Mekanisme Penugasan PNS Pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah Sesuai PERMENPAN RB NOMOR 35 TAHUN 2018

Mekanisme Penugasan PNS Pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah Sesuai PERMENPAN RB NOMOR 35 TAHUN 2018 - Pada aturan tersebut disebutkan bahwa pada pasal 1 Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. sedangkan yang dimaksud dengan Pegawai  Negeri  Sipil  yang  selanjutnya  disingkat  PNS adalah  warga  negara  Indonesia  yang  memenuhi syarat  tertentu,  diangkat  sebagai  Pegawai  ASN secara  tetap  oleh  pejabat  pembina  kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

Menurut PERMENPAN RB NOMOR 35 TAHUN 2018 yang dimaksud dengan Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.  pasal 1 ayat 6 menerangkan Instansi Pusat adalah kementerian,  lembaga pemerintah  nonkementerian,  kesekretariatan lembaga  negara,  dan  kesekretariatan  lembaga nonstruktural. pada pasal 1 ayat 7 menerangkan Instansi Daerah adalah perangkat  daerah  provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat  daerah,  sekretariat  dewan  perwakilan rakyat  daerah,  dinas  daerah,  dan  lembaga  teknis daerah. 8. Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.

Mekanisme Penugasan PNS Pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah Sesuai PERMENPAN RB NOMOR 35 TAHUN 2018

Mekanisme  Penugasan PNS Pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah

Mekanisme  Penugasan PNS Pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah Sesuai PERMENPAN RB NOMOR 35 TAHUN 2018 terdapat pada Pasal 7 (1) PNS diberikan Penugasan atas dasar permintaan instansi yang membutuhkan atau penugasan dari instansi induknya dan ditetapkan dalam Surat Keputusan instansi induknya. (2) Surat Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh: a. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi masing-masing bagi PNS yang melaksanakan tugas jabatan secara khusus; dan b. Pejabat yang Berwenang bagi PNS yang melaksanakan tugas jabatan yang bersifat pendukung atau administratif. (3) Penugasan PNS dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 2 (dua) tahun. (4) PNS yang melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi target kinerja, maka dalam kurun waktu 1 (satu) tahun PNS yang bersangkutan dapat direkomendasikan untuk tidak dipertimbangkan perpanjangan penugasannya. (5) PNS yang melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan dari jabatannya dan tidak kehilangan statusnya sebagai PNS. (6) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat ke dalam jabatan yang lowong. 

Demikian Mekanisme Penugasan PNS Pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah Sesuai PERMENPAN RB NOMOR 35 TAHUN 2018. 

LINK DOWNLOAD PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN  DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH 

Belum ada Komentar untuk "Mekanisme Penugasan PNS Pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah Sesuai PERMENPAN RB NOMOR 35 TAHUN 2018"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel