TATA CARA MUTASI PNS SESUAI SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/2019

Dasar Hukum TATA CARA MUTASI PNS DALAM ANTAR PROVINSI SESUAI SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/2019 Yaitu a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; c. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2Q19 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

Adapun maksud dan tujuan ditetapkan Surat Edaran PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEIAKSANAAN MUTASI yaitu: a. menjadi pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam melakukan mutasi; dan b. menentukan kewenangan pemberian pertimbangan teknis mutasi dan penetapan keputusan mutasi.
TATA CARA MUTASI PNS SESUAI SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/2019

Prosedur Mutasi PNS Dalam rangka memperjelas pelaksanaan mutasi PNS, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.  Mutasi PNS dalam 1 (satu) Provinsi
a)Mutasi PNS antar-kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1)      PPK kabupaten/kota instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK kabupaten/kota instansi asal untuk meminta persetujuan. (2) Apabila PPK kabupaten/kota instansi asal menyetujui, maka PPK kabupaten/kota instansi asal memberikan persetujuan mutasi.
2)      Apabila PPK kabupaten/kota instansi asal menyetujui, maka PPK kabupaten/kota instansi asal memberikan persetujuan mutasi.
3)      Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada angka (2), PPK kabupaten/kota instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala Kantor Regional BKN melalui Gubernur untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
4)      Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN, Gubernur menetapkan keputusan mutasi

b) Mutasi PNS dari provinsi ke kabupaten/kota dalam satu provinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1)      PPK kabupaten/kota instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK provinsi instansi asal untuk meminta persetujuan.
2)      Apabila PPK provinsi instansi asal menyetujui, maka PPK provinsi memberikan persetujuan mutasi.
3)      Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada angka (2), PPK kabupaten/kota instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala Kantor Regional BKN melalui Gubernur untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
4)      Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN, Gubernur menetapkan keputusan mutasi.

c) Mutasi PNS dari kabupaten/kota dalam satu provinsi ke provinsi yang bersangkutan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1)      PPK provinsi instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK kabupaten/kota instansi asal untuk meminta persetujuan.
2)      Apabila PPK kabupaten/kota instansi asal menyetujui, maka PPK kabupaten/kota memberikan persetujuan mutasi.
3)      Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada angka (2), PPK provinsi instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala Kantor Regional BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
4)      Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN, Gubernur menetapkan keputusan mutasi.

2. Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi dan antar provinsi
a)      Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1)      PPK kabupaten/kota instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK kabupaten/kota instansi asal untuk meminta persetujuan.
    2)      Apabila PPK kabupaten/kota instansi asal menyetujui, maka PPK kabupaten/kota instansi asal memberikan persetujuan mutasi.
    3)      Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada angka (2), PPK kabupaten/kota instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri melalui Gubernur yang membawahi kabupaten/kota yang bersangkutan dan mengirimkan tembusan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
   4) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menetapkan keputusan mutasi

b)      Mutasi PNS dari kabupaten/kota pada satu provinsi ke provinsi lain dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1)      PPK provinsi instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK kabupaten/kota instansi asal untuk meminta persetujuan.
    2)      Apabila PPK kabupaten/kota instansi asal menyetujui, maka PPK kabupaten/kota instansi asal memberikan persetujuan mutasi.
    3)      Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada angka (2), PPK provinsi instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri dan mengirimkan tembusan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
    4)     Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menetapkan keputusan mutasi.


Pembahasan lebih lengkapnya mengenai tata cara mutasi bagi PNS Silahkan DOWNLOAD SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/2019 Tentang PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEIAKSANAAN MUTASI. 

Baca Juga : 

Belum ada Komentar untuk "TATA CARA MUTASI PNS SESUAI SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/2019"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel